google3566074b48777c5f.htmlProsedur Pendaftaran Merek Menurut Uu No 15 Tahun 2001 | Jasa Pendaftaran Merek

Prosedur Pendaftaran Merek Menurut Uu No 15 Tahun 2001.

Prosedur pendaftaran merek menurut UU No. 15 Tahun 2001 dimulai dengan tanggal penerimaan pendaftaran. Tanggal penerimaan pendaftaran yang dimaksud adalah dipenuhinya syarat-syarat administratif sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12 UU No. 15 Tahun 2001. Jika syarat-syarat administratif belum terpenuhi, maka akan diberikan kesempatan kepada pemohon selama 2 bulan untuk melengkapinya dan dapat diperpanjang dengan 3 bulan berikutnya.
Jika keseluruhan syarat telah terpenuhi, maka akan dicatat sebagai tanggal penerimaan pendaftaran. Yang kemudian akan dilanjutkaan pada tahapan pemeriksaan substantif.  Jangka waktu untuk pemeriksaan substantif adalah 9 Bulan dengan melibatkan masyarakat untuk ikut serta dalam pemeriksaan substantif. Hasil dari pemeriksaan substantif ada 2 (dua) kemungkinan dengan konsekuensi hukum yang berbeda, yaitu:
1. Disetujui untuk didaftar, atau
2.Ditolak untuk didaftar

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi      Indonesia, peranan Merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat;
b. bahwa untuk hal tersebut di atas diperlukan pengaturan yang memadai tentang Merek guna memberikan      peningkatan layanan bagi masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, serta memperhatikan pengalaman dalam      melaksanakan Undang-undang Merek yang ada, dipandang perlu untuk mengganti Undang-undang Nomor 19    Tahun 1992 tentang Merek sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang  Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.

UNDANG UNDANG TENTANG MEREK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

  1. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
  2. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
  3. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
  4. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.
  5. Permohonan adalah permintaan pendaftaran Merek yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal.
  6. Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan.
  7. Pemeriksa adalah Pemeriksa Merek yaitu pejabat yang karena keahliannya diangkat dengan Keputusan Menteri, dan ditugasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan pendaftaran Merek.
  8. Kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
  9. Menteri adalah menteri yang membawahkan departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang hak kekayaan intelektual, termasuk Merek.

10.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.

11.Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif.

12.Konsultan Hak Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang hak kekayaan intelektual dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan Permohonan Paten, Merek, Desain Industri serta bidang-bidang hak kekayaan intelektual lainnya dan terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal.

13.Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan Merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

14.Hak Prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Paris Convention for the Protection of Industrial Property atau Agreement Establishing the World Trade Organization untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Paris Convention for the Protection of Industrial Property.