google3566074b48777c5f.htmlTata Cara Permohonan Pendaftaran Merek Melalui Sistem Konstitutif | Jasa Pendaftaran Merek

Sistem konstitutif adalah sistem pendaftaran merek untuk mendapatkan perlindungan hukum.

pendaftaran merek merupakan keharusan agar dapat memperoleh hak atas merek. Tanpa pendaftaran negara tidak akan memberikan hak atas merek kepada pemilik merek. Hal ini berarti tanpa mendaftarkan merek, seseorang tidak akan diberikan perlindungan hukum oleh negara apabila mereknya ditiru oleh orang lain. Pendaftaran merek yang digunakan di Indonesia sejak Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 adalah sistem Konstitutif.Pada sistem Konstitutif ini perlindungan hukumnya didasarkan atas pendaftar pertama yang beritikad baik. Hal ini juga seperti yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar oleh pemohon yang tidak beritikad baik.

Apabila dari hasil pemeriksaan subtantif ternyata permohonan tersebut tidak dapat diterima atau ditolak, maka atas persetujuan Direktorat Merek, hal tersebut diberitahukan secara tertulis pada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Pasal 4, 5, dan 6 Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftarkan atas itikad tidak baik, merek juga tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur yang bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, tidak memiliki daya pembeda, telah menjadi milik umum, dan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran.

Tidak seperti halnya dalam sistem deklaratif yang lebih banyak menimbulkan kesulitan dalam penegakan hukumnya, maka pada sistem konstitutif dengan prinsip first to file atau dengan doktrin prior in tempore, melior injure, sangat potensial untuk mengkondisikan:

  1. Kepastian hukum untuk mengkondisikan siapa sebenarnya pemilik merek yang paling utama untuk dilindungi,
  2. Kepastian hukum pembuktian, karena hanya didasarkan pada fakta pendaftaran. Pendaftaran satu-satunya alat bukti utama,
  3. Mewujudkan dugaan hukum siapa pemilik merek yang paling berhak dengan pasti, tidak menimbulkan kontroversi antara pendaftar pertama dan pemakai pertama.

Permohonan merek juga harus ditolak apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang atau jasa yang sejenis, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.Berdasarkan ketentuan persyaratan merek agar dapat didaftarkan, sesuatu dapat dikategorikan dan diakui sebagai merek, apabila:

  1. Mempunyai fungsi pembeda;
  2. Merupakan tanda pada barang atau jasa (unsur-unsur gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut);
  3. Tidak memenuhi unsur-unsur yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum;
  4. Bukan menjadi milik umum;
  5. Tidak merupakan keterangan, atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

Selain pemeriksaan substantif, harus pula ditempuh mekanisme Pengumuman dalam waktu 3 ( tiga ) bulan dengan menempatkan pada papan pengumuman yang khusus dan dapat dengan mudah dilihat oleh masyarakat dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Merek. Hal ini dilakukan untuk memungkinkan pihak-pihak yang dirugikan mengajukan bantahan terhadap pendaftaran merek dan dapat mencegah pendaftaran merek yang dilakukan oleh orang yang tidak beritikad baik.

Apabila masa pengumuman berakhir dan tidak ada sanggahan atau keberatan dari pihak lain, Direktorat Merek mendaftarkan merek tersebut dalam Daftar Umum Merek serta dilanjutkan dengan pemberian sertifikat merek. Sertifikat merek merupakan alat bukti bahwa merek telah terdaftardan juga sebagai bukti kepemilikan.Dalam hal permintaan pendaftaran merek ditolak, keputusan tersebut diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Merek kepada pemilik merek atau kuasanya dengan disertai alasan-alasan.Penolakan terhadap putusan ini dapat diajukan banding secara tertulis oleh pemilik merek atau kuasanya kepada Komisi Banding Merek. Tentang permohonan banding dan Komisi Banding Merek ini terdapat dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

Sistem Konstitutif  dianggap dapat menjamin kepastian  hukum  yang disertai pula  dengan ketentuan-ketentuan  yang menjamin segi keadilan. Jaminan terhadap aspek keadilan tampak antara lain, pembentukan  cabang-cabang Kantor Merek di daerah, pembentukan Komisi Banding Merek, dan selain memberikan kemungkinan untuk mengajukan gugatan yang tidak terbatas pada Pengadilan  Jakarta Pusat, tetapi juga  melalui Pengadilan Negeri lainnya yang telah ditetapkan, serta tetap dimungkinkannya  gugatan melalui PTUN, bahkan dalam masa pengumuman  permintaan pendaftaran merek dimungkinkan pemilik merek tidak terdaftar yang telah menggunakannya sebagai pemakai pertama  untuk mengajukan keberatan.

Dengan berlangsungnya globalisasi pasar  yang semakin cepat serta dukungan transportasi serta komunikasi  yang canggih maka tatanan dan praktek niaga  membutuhkan perhatian yang besar. Sebab dengan perluasan pasar seperti itu, dunia industri dan niaga memerlukan penyesuaian  dalam sistem perlindungan hukum  terhadap Merek yang digunakan  pada produk yang diperdagangkan. Sehingga untuk mengikuti perkembangan tersebut maka aturan-aturan merek di Indonesia harus  kembali mengalami perubahan .

Aturan hukum  tentang merek dengan Undang-undang Nomor  19 Tahun 1992  serta Undang-undang  Nomor 14 Tahun 1997  (konsolidasi)  tentang Merek  dianggap telah tidak sesuai lagi dan untuk itu kemudian diubah  dalam Undang-undang  Nomor 15 Tahun 2001 yang selanjutnya disebut Undang-undang Merek baru. Perubahan-perubahan tersebut memperlihatkan bahwa betapa pemerintah Indonesia sangat ingin memberikan perlindungan hukum serta mengantisipasi segala bentuk pemakaian merek secara melawan hukum  yang terjadi karena perkembangan  dunia industri dan niaga  yang berlangsung sangat cepat.