google3566074b48777c5f.htmlTujuan Pendaftaran Merek - Jasa Pendaftaran Merek
Tujuan Pendaftaran Merek

     

Pendaftaran Merek

Merek punya peran yang sangat penting terhadap kehidupan ekonomi , utamanya dalam dunia perdagangan barang dan jasa untuk membedakan dengan produk lain yang sejenis dalam satu kelas.

Kelas barang dan jasa adalah pengelompokan jenis barang dan jasa yang mempunyai persamaan sifat, cara pembuatan, dan tujuan penggunaan.

Pendaftaran merek merupakan alat bukti yang syah atas merek terdaftar. Pendaftaran merek juga berguna sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan oleh orang lain untuk barang atau jasa sejenis.

Pendaftaran merek sebagai dasar mencegah orang lain memekai merek yang sama pada pokoknya atau secara kesluruhan dalam peredaran barang atau jasa.

Tujuan Pendaftaran Merek
Adapun tujuan pendaftaran merek adalah untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas merek.

Pendaftaran merek dilakukan di Dirjen HAKI, merupakan instansi pendaftaran merek yang dituhaskan untuk mendaftarkan merek yang dimohonkan pendaftarannya oleh pemilik merek.

Pendaftaran merek dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang Undang No.15 tahun 2001.

 

Sistem Pendaftaran Merek

Ada dua sistem yang dikenal dalam pendaftaran merek, yaitu sistem deklaratif (first to use) dan sistem konstitutif (first to file). Undang-undang merek Tahun 2001 menganut sistem pendaftaran konstitutif, sama dengan undang-undang sebelumnya, yaitu UU No. 19 Tahun 1992, dan UU No. 14 Tahun 1997. Hal ini merupakan perubahan mendasar dalam Undang-undang merek di Indonesia yang semula menganut sistem deklaratif (UU No. 21 Tahun 1961).

Dalam sistem deklatif, titik berat diletakkan pada pemakai pertama. Siapa yang memakai pertama suatu merek, dialah yang dianggap berhak menurut hukum atas merek yang bersangkutan. Pendaftaran dipandang hanya memberikan suatu prasangka menurut hukum, dugaan hukum bahwa orang pertama mendaftar adalah si pemakai pertama dengan konskwensi ia adalah pemilik merek tersebut, sampai ada pembuktian sebaliknya.

Dalam sistem pendaftaran deklaratif, pendaftaran merek bukan merupakan suatu keharusan, jadi tidak ada kewajiban untuk mendaftarakan merek. Pendaftaran hanya untuk pembuktian, bahwa pendaftar merek, adalah pemakai pertama dari merek yang bersangkutan.

Menurut Saidin, dalam sistem deklaratif orang yang berhak atas merek bukanlah orang yang secara formal saja terdaftar mereknya, tetapi haruslah orang yang sungguh-sungguh menggunakan atau memakai merek tersebut. Orang-orang yang sungguh-sungguh memakai dan menggunakan merek tersebut tidak dapat dihentikan pemakaiannya oleh orang lain dengan begitu saja, meskipun orang yang disebut terakhir ini mendaftarkan mereknya. Dalam sistem deklaratif orang yang tidak mendaftarkan mereknya pun tetap dilindungi. Sehingga kelemahan dari sistem deklaratif ini adalah, tidak adanya jaminan kepastian hukum (Saidin, 2007).

Berbeda dengan sistem deklaratif, pada sistem kostitutif hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran, artinya hak eksklusif atas suatu merek diberikan karena adanya pendaftaran, sehingga dapat dikatakan bahwa pendaftaran merek adalah hal yang mutlak, karena merek yang tidak di daftar, tidak akan mendapatkan perlindungan hukum.

Dalam sistem pendaftaran konstitutif, prinsip penerimaan merek adalah first to file, artinya siapapun yang mendaftar lebih dahulu akan diterima pendaftaraannya dengan tidak mempersoalkan apakah si pendaftar benar-benar menggunakan merek tersebut untuk kepentingan usahanya.

Beberapa kemungkinan dapat terjadi setelah masuknya pendaftaran pertama, misalnya muncul pendaftar lain yang sebenarnya berkepentingan langsung dengan merek tersebut, sebab pendaftar inilah yang secara riil menggunakan barang tersebut.

Dalam hal demikian, pendaftar kemudian (notabene pengguna merek sebenarnya) harus melakukan “Penyelesaian khusus” dengan pendaftar pertama agar pendaftar pertama mau menyerahkan merek tersebut kepada pendaftar kemudian (Purba, 2005). Hal-hal seperti ini lah yang menjadi permasalahan utama dalam sistem pendaftaran konstitutif.